JAKARTA ARAFURA,- Komisi II DPR Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat Papua Selatan terkait gangguan jaringan internet yang berulang sejak 2018 hingga 2025. Setelah pertemuan resmi pada 8 September lalu, pertemuan lanjutan kembali dilakukan dengan manajemen Telkom Indonesia di The Telkom Hub Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR Papua Selatan diwakili oleh Ketua Komisi II, Yulians Charles Gomar, S.H., M.H., yang hadir bersama rombongan perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Selatan. Aliansi ini terdiri dari Yoram Ogay (BEM Unmus), Matsalim Mahuze (Ojol), Mikael Miguel (PMKRI), Arham (KAMMI), dan Andika Labobar (GMKI). Kehadiran mereka mencerminkan suara kolektif mahasiswa, komunitas ojek online, serta kelompok masyarakat yang selama ini merasakan langsung dampak keterbatasan akses jaringan telekomunikasi.
Dari pihak Telkom, hadir Marfani (VP Connectivity Service & Budget Strategi Direktorat Network), Ahmad Reza (SVP Group Sustainability Corporate Communication), Andri Herawan Sasoko (VP Corporate Communication), serta Amin Soebagyo (EVP Telkom Regional 5) yang mengikuti secara daring. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dinamika yang muncul pasca terputusnya jalur backup kabel laut Fakfak–Ambon pada 9 September, yang menyebabkan melemahnya jaringan lebih cepat dari jadwal resmi yang telah disampaikan sebelumnya.
Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar, menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memperoleh kepastian jadwal pemulihan jaringan dan memastikan langkah-langkah strategis Telkom dalam menghadirkan solusi permanen. Dalam paparannya, Telkom kembali menegaskan bahwa perbaikan jalur Sorong–Merauke ditargetkan selesai pada 13 September 2025, sehingga akses komunikasi di Papua Selatan dapat kembali normal. Selain itu, Telkom juga memaparkan rencana jangka menengah berupa pembangunan mini data center di Merauke dan jalur radio Mappi–Tanah Merah, serta rencana jangka panjang pembangunan kabel laut Merauke–Tual yang ditargetkan selesai tahun 2028.
Ketua Komisi II DPR Papua Selatan juga mengapresiasi komitmen yang disampaikan, namun tetap menekankan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan. Ia menegaskan bahwa Papua Selatan, sebagai wilayah perbatasan dan garda terdepan NKRI, tidak boleh lagi terisolasi digital akibat ketiadaan jalur redundansi yang memadai.
Ketua Komisi II, Yulians Charles Gomar, juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, Polres Merauke, serta Telkom Group yang telah memfasilitasi berlangsungnya rangkaian kegiatan ini.
Laporan : Ist/Press Realise
