MERAUKE, ARAFURA, – Gubernur Provinsi Papua Selatan DR. ir.. Apolo Safanpo, ST, MT didampingi Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladib Gebze , SH, L.L.M menggelar rapat terpadu lintas sektor atau pemangku kepentingan terkait Perubahan Geopolitik yang berdampak pada Geo Ekonomi khususnya bidang Migas di Provinsi Papua Selatan yang digelar di Swiss_belHotel Merauke pada Kamis 2 April 2026.
Rapat tersebut diawali pemaparan pihak PT. Pertamina Patraniaga TBBM Merauke melalui Sales Area Manager Papua Selatan dan Papua Pegunungan Andrew Ricky Tambunan bahwa untuk stok semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) masih aman terkendali. Bahkan hingga kini sebagaimana arahan pemerintah pusat belum dilakukan penyesuaian harga. Artinya harga BBM tetap dan tidak mengalami perubahan sampai saat ini. Namun untuk bahan bakar LPG, didapati kebutuhan stok untuk Papua Selatan sudah sangat terbatas.
Untuk itu berbagai langkah mengantisipasi terus dilakukan agar kebutuhan stok LPG tetap terkendali dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Koordinasi semua instansi terus dilakukan, termasuk pihak suplayer atau agen secara intensif. Agar kendala atau hambatan dapat diminimalisir.
Gubernur Provinsi Papua Selatan seusai pertemuan tersebut dihadapan media mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan terutama hadirnya pihak Pertamina sebagai penanggung jawab atas distributor Migas di Papua Selatan. Maka bersama suplayer atau distributor (agen) didampati ada persoalan pada stok LPG.
Dimana biasanya distributor mengambil LPG dari Surabaya dalam jumlah 3-4 kontainer berkurang menjadi satu kontainer. Akibathya stok menjadi berkurang dengan data hanya bertahan sampai Tanggal 4 April mendatang (lusa) .
Oleh sebab itu patut diantisipasi supaya tidak terjadi kekurangan gas LPG.l “Rapat ini dihadri pihak Pertamina, perusahaan pengangkut, Pelindo, KSOP, , agen atau suplayer . Intinya ada langkah-langkah afirmasi yang kita lakukan untuk mengamankan kepentingan masyarakat lebih dulu, ” ujar Gubernur Apolo.
Hal yang sama juga dikatakan Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladib Gebze, SH, LL.M bahwa dari informasi yang diperoleh memang ada usulan pengambilan baru selain di Surabaya. Namun alangkah baiknya tetap mengutamakan jalur regular yang selama ini sudah berjalan. Namun perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif sehingga memimalisir persoalan di lapangan.
Juga terkait kondisi Pelabuhan Merauke yang terbatas saat prioritas bongkar muat dilakukan. Hal tersebut sudah dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Bappenas RI bahkan telah melakukan kunjungan ke Merauke untuk melihat kondisi pelabuhan.
Bupati Yosep juga menyampaikan langkah mengantisipasi terkait untuk lapangan penampungan kontainer. Maka ditawarkan pada areal dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara. Bilamana dimungkinkan maka lahan kosong yang merupakan asset pemerintah daerah dapat disewa dengan kesepakatan bersama atas kondisi yang ada.
“Atas nama pemerintah Kabupaten Merauke juga mohon kerja sama dan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang ada Termasuk dukungan penuh pembentukan Satgas Terpadu khusus Migas yang digagas bapak gubernur., ” ungkap Bupati Yosep. ***
Laporan :Flx-An
