Merauke, 14 Juli 2026 – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan yang menjadi forum dialog untuk menyerap berbagai aspirasi dan masukan guna memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi dan Asmat serta para ketua masyarakat adat. Pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, serta langkah-langkah percepatan pembangunan kawasan secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Menko Pangan menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan dibangun tanpa meninggalkan aspirasi masyarakat.
“Saya tidak ingin banyak bicara, saya ingin lebih banyak mendengar. Sampaikan saja aspirasinya. Saya akan bawa kepada Bapak Presiden. Kami ingin mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat agar pembangunan ini membawa manfaat sebesar-besarnya,” ujar Menko Pangan.
Menurutnya, KSPEAN Papua Selatan merupakan proyek strategis nasional yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur sekaligus memperkuat ketahanan pangan, protein, dan energi nasional.
“Hadirnya KSPEAN Papua Selatan akan menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. KSPEAN dibangun untuk kemajuan Papua. Ke depan, kebutuhan pangan Papua hingga Maluku dapat dipenuhi dari kawasan ini sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar Papua. Dampaknya, harga menjadi lebih terjangkau dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tegasnya.
Dalam forum dialog, Ketua Masyarakat Adat Fredi Gebze menyampaikan dukungan terhadap pembangunan KSPEAN yang diharapkan menjadi motor kemajuan Papua Selatan.
“Kami berharap KSPEAN Papua Selatan menjadi primadona, mengibarkan karpet Merah Putih di Semenanjung Pasifik dan menjadikan Papua sebagai lumbung pangan kawasan Asia Pasifik. Atas nama masyarakat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatian terhadap kemajuan Papua,” ujarnya.
Pembangunan KSPEAN dilaksanakan secara bertahap dengan mengembangkan tiga komoditas utama dan peternakan, meliputi kawasan tanaman pangan seluas 548.059 hektare untuk mendukung produksi beras nasional, pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan biodiesel, perkebunan tebu untuk gula dan bioetanol, serta peternakan sapi dan kerbau sebagai penopang swasembada protein.
Kontribusi KSPEAN juga diproyeksikan memperkuat ketahanan nasional. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia meningkat dari 71,2 pada 2024 menjadi 73,2 pada 2025, dan ditargetkan mencapai 82 pada 2029, di mana salah satu kontributor utamanya berasal dari pengembangan KSPEAN Papua Selatan. Sementara itu, Indeks Ketahanan Energi Nasional ditargetkan meningkat dari 6,77 pada 2025 menjadi 6,95 pada 2029, didukung produksi biodiesel dan bioetanol dari kawasan tersebut.
Menko Pangan bersama jajaran kementerian dan pemerintah daerah juga meninjau langsung lokasi pembangunan KSPEAN.
Sejumlah infrastruktur strategis telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pelabuhan pendukung kawasan telah selesai dibangun dan sudah beroperasi. Pembangunan jaringan irigasi telah mencapai 27 persen dari target 110 kilometer, pembangunan infrastruktur pengendali banjir telah mencapai 30 persen dari target 110 kilometer, sementara pembangunan ruas Wanam–Muting telah terealisasi sepanjang 35 kilometer dari target 138 kilometer.
Pada sektor pertanian, program cetak sawah telah terlaksana seluas sekitar 200–300 hektare. Sebagian lahan yang telah ditanami ditargetkan mulai memasuki masa panen pada periode Oktober hingga Desember 2026, menjadi tonggak awal produksi pangan dari kawasan tersebut.
Menutup rangkaian kegiatan, Menko Pangan menegaskan bahwa percepatan pembangunan KSPEAN merupakan langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Ini adalah langkah konkret untuk mensejahterakan Papua agar tidak lagi tertinggal. Pembangunan ini harus menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia Timur.” (Ist/An)
