Laporan : Felix Hursepuny,S.Sos
MERAUKE, ARAFURA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan Roberth Maximus Sumaghai,SH dari Dapil Mappi menegaskan meskipun secara jumlah kursi anggota dewan di DPR Papua Selatan dari 35 orang dimana hanya 11 kursi diisi orang asli Papua Selatan, dimana jumlah minoritas Orang Asli Papua Selatan yang duduk di kursi parlemen namun diharapkan tidak demikian untuk pengisian jabatan-jabatan strategis.
Maka penempatan komposisi jabatan-jabatan di DPR Papua Selatan diminta dapat mengakomodir anak-anak asli Papua Selatan. Mulai dari jabatan ketua fraksi, ketua komisi, ketua badan. Artinya pengisian jabatan pada kelengkapan dewan pa;ling tidak mampu mengamodir 11 orang asli Papua yang duduk sebagai anggota DPR Papua Selatan Periode 2024-2029.
Roberth yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mappi, mengatakan dirinya siap untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat asli Papua Selatan atau masyarakat adat.
Ketika disinggung soal rencana pemerintah pusat untuk kembali mengirim transmigrasi ke Merauke atau wilayah Papua Selatan, ditegaskan Robert bahwa hal tersebut belum perlu dilakukan. Sebab hal tersebut bila dilakukan justru akan menimbulkan persoalan baru terkait keberadaan orang asli Papua di tanah ulayat miliknya.
“Sebagai orang asli Papua , maka Saya menilai tidak perlu ada transmigrasi lagi. Pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak tanpa peduli keadaan masyarakat asli sebagai pemilik hak ulayat. Mari duduk bicarakan kembali soal ini,”ujar Roberth Sumaghai seusai pelantikan DPR Papua Selatan di Swissbel Hotel Merauke, Senin (4/11).
Dirinya juga menyesalkan bahkan kecewa hasil gugatan Komunitas Auyu yang ditolak Kasasi Mahkamah Agung terkait tanah ulayat sangat disesalkan. Sebab apa yang diperjuangkan masyarakat melalui Komunitas Masyarakat Auyu semata -mata adalah memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk itu sebagai anggota dewan, dirinya siap untuk terus bersuara terus memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.**
