MERUKE,ARAFURA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan untuk kesekian kali melaksanakan sosialisasi terkait pengawasan jelang Pilkada seretak Tahun 2024. Apalagi jelang Tanggal Pemilihan 27 November 2024 yang kian dekat ini, maka masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Berperan bukan saja menyalurkan hak pilihnya namun ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya tahapan Pilkada dimaksud.
Demikian diungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu PPS Ahmad Muhaji, SE,MS.i saat membuka Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bagi Orang Asli Papua di Swissbel Hotel Merauke, Kamis (7/11).
Dikatakan Ahmad, Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan unsur masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi yang kesekian kali terus dilakukan. Dengan tujuan dapat meminimalisir adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah. Dirinya yakin dengan melibatkan unsur masyarakat akan bersama menegakkan keadilan dimana secara bersama pula ikut mengawal proses Pilkada di Papua Selatan.
“Suksesnya Pilkada bukan hanya pada penyelenggara, bukan hanya ada pada KPU, Bawaslu atau DKKP saja namun sukses Pilkada harus melibatkan aktif masyarakat adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar,”ujar Ahmad dalam sambutannya.
Diuraikan, Pilkada ini merupakan pondasi bagi hadirnya pemimpin di Selatan Papua termasuk para bupati dan wakil bupati di Kabupaten-kabupaten. Posisi masyarakat dalam proses pengawasan dalam Pilkada memiliki posisi berganning yang sangat strategis di Tahun 2024 ini. Untuk itu keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak yang positif dan mampu menetralisir potensi terjadinya pelanggaran Pilkada di Papua Selatan ini.
Tentunya output dari kegiatan sosisalisasi ini adalah memiliki pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama terklait apa tugas dan tanggungjawab Bawaslu dan kenapa pula harus melibatkan masyarakat luas dalam proses pengawasan Pilkada serentak ini. Oleh sebab itu dalam tahapan Pilkada ini bilamana ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran segera dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Sebab proses yang demokratis akan dimulai dengan hasil terbaik dari pelaksanaan Pilkada ini.
Kegiatan sosialisasi sehari oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan melibatkan unsur pemuda dan masyarakat. TIdaknya hanya dari mahasiswa, OKP-OKP namun perwakilan KNPI PPS yang diutamakan bagi Orang Asli Papua dengan jumlah yang hadir mencapai 400 orang. **
(Editor : Felix Hursepuny, S.Sos)
