MERAUKE, ARAFURA –Tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gereja Santa Maria Fatima Kelapa Lima Merauke yang diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp4,8 Milyar diminta untuk diusut tuntas. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan informasi yang sejelas-jelasnya atas proyek rumah ibadah sehingga tidak menimbulkan preseden buruk berbagai pihak. Apalagi mulai dari proses perencanaan, lelang hingga pelaksanaan pekerjaan pihak intyernal yakni panitia pembangunan gereja merasa tidak dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Demikian diungkapkan Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santa Maria Fatima Kelapa Lima Merauke yang juga menjabat Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno bhawa dirinya mengharapkan kasus dugaan Tipikor pembangunan gereja diusut tuntas. Sebab menurutnya, sebagai panitia pihaknya hanya sebatas koordinasi kegiatan saja. Panitia tidak mengatahui soal teknis hingga adanya permasalahan yang ditimbulkan.
“Panitia tidak tau soal hitungan RAP atau kontak yang dilakukan. Kami tidak tau. Jadi dana yang digunakan itu seratus persen disiapkan pemerintah melalui dinas teknis di kabupaten. Sedangkan dana panitia hasil swadaya panitia sama sekali belum digunakan dan juga nilanya kecil,”papar Joko saat diwawancarai ARAFURA News.com dio Swissbel Hotel Merauke, Rabu (12/2).
Saat diinformasikan bahwa kasus dugaan Tipikor pembangunan gereja Fatima masih bergulir dan kemungkinan ditingkatkan ke tahap penyidikan, menurut Joko hal tersebut lebih baik dipercepat. Sehingga dapat diperoleh kepastian hukum dan siapa yang diduga menyalahgunakan pekerjaan tersebut apalagi pembangunan rumah ibadah.
Termasuk menjelaskan secara rinci dan transparan soal dugaan markup proyek. Sehingga masyarakat lebih khusus umat yang ada di wilayah pelayanan gereja tersebut menjadi lebih jelas dan tidak ada simpang siur informasi, apalagi menyangkut rumah ibadah yang sudah menarik perhatian berbagai pihak termasuk Keuskupan Agung Merauke. (**)
Laporan : Felix Hursepuny, S,Sos.
