MERAUKE, ARAFURA, -Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan, Daniel Ndiwaen meminta agar dana hibah dapat dikelola dengan baik dan harus mengedepankan yang namanya tertib administrasi, tertib laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Untuk itu KPU telah menghadirkan pemateri yang berkompeten di bidangnya agar dapat dipahami oleh seluruh peserta yang hadir dari empat kabupaten di Papua Selatan.
“Saya berharap agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan disimak dengan seksama sehingga semua berjalan baik dan tidak melegalkan sesuatu yang tidak legal. Jadi semua harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, “tegasnya saat membuka rapat koordinasi pengelolaan hibah pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten se-Provinsi Papua Selatan di Swiss-Belhotel, Rabu (12/6).
Daniel mengemukakan, berpedoman pada peraturan sangat penting, baik undang-undang maupun PKPU. Dasar-dasar inilah yang digunakan dalam laporan pengelolaan keuangan. Ia juga meminta KPU di setiap kabupaten dapat menjalin komunikasi yang baik, khususnya di antara komisioner dan kesekretariatan. Komisioner memang sebagai pengambil kebijakan namun untuk pengelolaan administrasi ada pada kesekretariatan.
Oleh sebab itu segala sesuatu harus diputuskan bersama, jangan sampai dana hibah untuk empat kabupaten yang jumlahnya sudah begitu besar akan tetapi dalam pertanggungjawaban justru tidak optimal dan terkesan bertele-tele. “Jika seperti itu akan berdampak hingga ke KPU RI atau secara nasional. Sebab kita akan mengejar WTP namun saat pertanggungjawaban tidak jelas di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi maka akan besar dampaknya. Untuk itu kami mohon agar pengelolaan anggaran betul-betul dipahami, “pungkas Daniel. (iis)
