Perangi Malaria, Pemprov Papua Selatan Gencarkan Berbagai Upaya

  • Bagikan

MERAUKE, ARAFURA,-Provinsi Papua Selatan bergerak memerangi malaria menuju eliminasi karena mengancam keberlangsungan kehidupan generasi saat ini dan masa akan datang. Kelompok Kerja Malaria Kementerian Kesehatan RI dan TWG Malaria Global Fund pada kunjungan virtual 3 Oktober 2024 lalu, mengharapkan pemerintah daerah Propinsi Papua Selatan dan seluruh masyarakat bergerak melawan malaria bersama-sama. Secara khusus mendorong dan mempersiapkan Kabupaten Merauke dapat eliminasi malaria dalam waktu dekat.

Di samping itu, masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang malaria, termasuk cara penularan, gejala dan pentingnya mencari pengobatan. Paket intervensi ini dilaksanakan atas kemitraan publik-swasta berbasis kampung. Upaya ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui kader malaria kampung dan potensi kampung seperti dana kampung.

Penanganan malaria memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kolaborasi multi sectoral sangat dibutuhkan dengan menggandeng tidak saja lintas SKPD, tetapi juga perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah, komunitas keagamaan, organisasi pemuda dan sosial, PKK dan aparatur kampung.

Terkait dengan microchip akselerasi pencapaian target eliminasi malaria di kabupaten kota endemis tinggi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Papua Selatan Ulmi Listianingsih Wayeni mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi malaria di Provinsi Papua Selatan tentunya harus dilihat juga dari peluang pembiayaan.

Pasalnya yang digunakan lebih banyak adalah dana Otsus dan terkait dengan peraturan 106 dimana tercantum ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada pula provinsi. “Oleh sebab itu untuk penganggaran dalam rangka membasmi malaria yang endemik di daerah-daerah terpencil harus benar-benar difokuskan sehingga ketika obat-obatan, didistribusikan, bantuan kelambu dan lain sebagainya akan terpantau sampai sejauh mana.

Nah, kabupaten juga harus bisa mensupport pengganggaran tersebut dalam arti bagaimana mendistribusikan bantuan sampai ke wilayah distrik dan kampung,”terangnya saat ditemui wartawan di Hotel Halogen, Rabu (23/10). Menurutnya, apapun upaya yang dilakukan maupun program digencarkan namun jika tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai maka tidak akan terlaksana dengan optimal.

Provinsi Papua Selatan sendiri sudah melakukan banyak hal, seperti pemberian nutrisi tambahan kepada bayi usia 0 sampai 2 tahun dan bantuan kepada ibu hamil. Jadi Pemprov Papua Selatan hadir untuk dapat melihat kehidupan masyarakat karena ketika berbicara tentang dana Otsus maka itu berarti anggarannya masyarakat. “Jadi bagaimana kita bisa menjabarkan anggaran ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih baik,”pungkas Ulmi.(iis)

  • Bagikan