MERAUKE,ARAFURA,-Gerakan kelembagaan kampung merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Dengan mengikuti pelatihan diharapkan peserta lebih berkualitas dan lebih mampu dalam melaksanakan pembangunan di wilayah kampung. “Bapak dan ibu sekalian yang mengikuti pelatihan ini adalah pelakunya karena berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan objek dari pembangunan itu sendiri.
Juga berhubungan langsung dengan lingkungan di sekitar kampung untuk dibangun menjadi lebih baik karena pada dasarnya pembangunan adalah membuat suatu perubahan dari yang belum ada menjadi ada dan yang belum sempurna dibuat menjadi lebih sempurna,”jelas Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan (PPS), Agustinus Joko Guritno pada penutupan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung dan pengurus kelembagaan kampung di Swiss-Belhotel, Selasa (14/11).
Sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah hingga saat ini merupakan satu upaya untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat di Indonesia secara adil dan merata. Kondisi demikian menyiratkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus tercipta hal-hal sebagai berikut:keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, merata bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air.
Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan pemerintah, harus saling mendukung dan mengisi serta saling melengkapi dalam kesatuan langkah demi tercapainya tujuan pembangunan.
Sekedar diketahui pelatihan tersebut fokus di tiga provinsi di wilayah Papua yang meliputi Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua dan Papua Selatan. Kehadiran peserta di wilayah PPS yang mencapai angka 88% merupakan persentase tertinggi dibandingkan dua provinsi lainnya. Peserta di lingkup PPS mengikuti kegiatan di empat hotel dan telah ditutup secara resmi oleh La Ode Ahmad P.Bolombo selaku Plh.Dirjen Bina Pemerintahan Desa secara daring.(iis)
