MALANG, ARAFURA,-Kemiskinan adalah masalah yang terus menghantui banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya menurunkan angka kemiskinan, data terbaru menunjukkan bahwa tantangan ini masih sangat nyata. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa, setara dengan 9,57% dari total populasi. Angka ini mencerminkan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga dinamika sosial yang kompleks dan hal ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
Perubahan sosial yang berkelanjutan menjadi krusial dalam mengatasi kemiskinan. Konsep ini mencakup transformasi dalam struktur sosial dan pola interaksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan sosial tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dengan mendorong perubahan dalam norma dan nilai sosial, masyarakat dapat lebih siap untuk beradaptasi dengan tantangan baru dan menciptakan peluang bagi semua anggotanya.
Dinamika sosial juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya upah riil di sektor informal semakin memperburuk keadaan. Data menunjukkan bahwa upah harian buruh bangunan dan asisten rumah tangga mengalami penurunan selama dua tahun terakhir, sementara inflasi terus meningkat. Hal ini membuat daya beli masyarakat semakin tergerus, dan banyak keluarga terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar.
Lebih jauh lagi, kemiskinan sering kali diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki peluang yang lebih rendah untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi. Kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dinamika ini dapat menyebabkan program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif.
Pendidikan juga merupakan faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan. Individu dengan pendidikan rendah memiliki keterampilan yang kurang dan sulit bersaing di pasar kerja, sehingga meningkatkan resiko pengangguran dan kemiskinan.
Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas utama.
Kesenjangan sosial dan ketidakadilan juga memperburuk kondisi kemiskinan. Diskriminasi berdasarkan gender atau etnisitas dapat membatasi akses individu terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin memperdalam masalah kemiskinan.
Menghadapi tantangan ini perlu ada upaya bersama dari semua elemen masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Program-program pemberdayaan masyarakat harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.
Salah satu contoh nyata yang berhasil membuktikan berhasilnya program pengentasan kemiskinan melalui perubahan sosial yang berkelanjutan di Indonesia adalah Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM yang dimiliki oleh masyarakat miskin.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung UMKM.
Program ini mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses ke modal bagi para pelaku usaha kecil. Dengan adanya dukungan ini, UMKM diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan di kalangan masyarakat.
Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2020 terdapat sekitar 64 juta UMKM di Indonesia. Melalui kolaborasi multistakeholder ini, banyak UMKM yang berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Sebagai contoh, beberapa pelaku UMKM yang sebelumnya hanya mengandalkan pemasaran lokal kini telah mampu menjangkau pasar nasional bahkan internasional berkat pelatihan pemasaran digital dan akses ke platform e-commerce.
Kesimpulannya ialah mengatasi kemiskinan melalui perubahan sosial yang berkelanjutan bukan hanya sekadar pilihan strategis, ia adalah suatu keharusan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hanya dengan upaya kolektif kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama menciptakan perubahan positif demi masa depan yang lebih baik.*
Rifry Andhini Putri
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
