Dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, DR.Ir.Apolo Safanpo,ST,MT terus melakukan tugas-tugas yang diamanatkan tindak hanya pembangunan fisik namun juga pelayanan masyarakat. Berbagai terobosan terus dikerjakan, hingga hadirnya Gubernur Provinsi Papua Selatan yang defenitif.
Berikut petikan Wawancara Eksklusif bersama Pj.Gubernur Provinsi Papua Selatan DR.Ir.Apolo Safanpo, ST,MT
An : Terkait dengan Letak ibukota Provinsi Papua Selatan apakah sudah rampung atau diputuskan?
Pj.Gub : Letak ibukota tempatnya KTM (kota terpadu mandiri) di Salor. Itu sudah ditanda tangani bersama sebelum kami masuk kesini (bertugas). Itu tanah pemerintah yang sudah dibebaskan sejak dahulu. Bukan sekarang baru dibebaskan tapi sudah sejak dulu.Dan masyarakat yang membebaskan untuk kepentingan pembangunan pusat. Disitulah (KTM) kita tinggal melanjutkan saja. Jadi bukan sesuatu hal yang baru mau kita tentukan, namun penentuannya sudah sejak lama. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah diputuskan sebelum Pj (penjabat gubernur) masuk.
Tahun ini kita mulai dengan peningkatan jalan dan pembangunan gedungnya. Paling tidak Kantor Gubernur dan Kantor DPR Provinsi Papua Selatan juga Kantor MRP. Dengan anggaran yang terbatas tidak bisa kita selesaikan satu tahun karena anggaran terbatas dan akan bertahap beberapa tahun kedepan. Dan akan diselesaikan oleh gubernur defenitif, namun kita akan upayakan kalo bisa dapat selesai di Tahun 2024. Ya,,,kita upayakan, dan tergantung dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bila bisa dalam dua tahun lebih bagus lagi. Sebenarnya kita ingin satu kali, cuma arahan dari Bapak Mentri agar dilakukan beberapa tahap. Untuk nilai pembangunan fisik sejumlah kantor tadi belum tahu besarannya. Namun bila bangun jembatan, untuk bentang lebar jembatan dibawah 80 meter itu sudah ada standarnya dan perlu diverifikasi sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Demikian juga dengan pembangunan gedung standarnya dihitung dengan ruang atau luasan totalnya dihitung dikali dengan volumenya dan anggarannya. Jadi gambaran kasarnya kita sudah bisa kita prediksi. Tinggal nanti penambahan-penambahan apa disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan.
An : Pak Gubernur menyangkut mutasi ASN , apakah sudah berjalan atau ada kendala?
Pj Gub : Yang ada semua adalah pejabat sementara. Nanti gubernur defenitif akan mengangkat pejabat defenitif. Dan mereka-mereka ini (pejabat) masih juga menjabat di tempat asal defenitif.Jadi hanya diperbantukan saja disini. Namun untuk perangkat yang dibutuhkan sementara kita sudah punya dan berjalan. Tinggal kita sesuaikan kalo mau didefenitifkan maka ikut seleksi dan mereka harus pindah dari instansi asalnya.
Menyangkut ASN ada 4 asal yakni pertama dari kementrian dan Lembaga, kedua berasal dari provinsi induk yang memekarkan kita. Ketiga dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah kita dan keempat adalah mutasi perseorangan, dimana oleh Pemdanya tidak dilimpahkan ke kita tetapi yang bersangkutan mengajukan sendiri usul mutasi secara mandiri. Sudah ada 1500 orang, hanya kita ini belum punya kantor dan sementara masih cari dulu tempat sementara. Karena gedung yang ada sangat terbatas untuk menempatkan ASN yang sudah dilimpahkan ke kita. Maka kita minta para bupati agar mereka (ASN) dapat bekerja di instansi asal masing-masing dulu hingga secara bertahap bila gedung tersendia akan pindahkan mereka. Jadi distribusinya secara bertahap.
An : Terkait tahun politik yang kian dekat, bagaimana persiapan Pak Pj Gubernur dalam menyikapi hal dimaksud.?
Pj Gub : Kegiatan kita ada tiga agenda yakni agenda politik, kedua agenda pembangunan dan ketiga agenda pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat. Untuk agenda politik ada penanggungjawab secara nasional, dimana tahapan Pemilu dilaksanakan secara independent oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka kita ini ikut terlebat didalam dan ikut mendukung. Jadi kita ikut dalam agenda tahapan nasional yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dan jadwalnya sudah ditentukan mereka. Kita semua baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa kita semua ikut didalam sambil memberi dukungan kepada KPU dan Bawaslu yang ada dibaris terdepan dalam agenda politik nasional.
Jadi pemerintah tidak menjalankan sendiri, kita ikut tahapan yang diilaksanakan. Jadi ada dua yakni kita ikut dan mendukung.Demikian untuk agenda politiknya, dimana kita bukan pelaksananya tapi kita mendukung.
Saya mengharapkan pertama, agenda politik baik Pemilu legislative maupun Pemilu Presiden, dan disusul agenda Pemilu Kepala Daerah. Maka seluruh warga negara wajib untuk turut serta untuk mengsukseskan agenda politik nasional dan kedua wajib ikut menjaga ketertiban dan kondunsifnya iklim demokrasi dimana kita berada. Artinya kita ikut membantu aparat keamanan dengan menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita masing-masing sambil turut serta dalam suksesnya agenda nasional itu… (FELIX)
