Komisi IV DPR Papua Selatan Tinjau  Drainase Wilayah Rawan Banjir.

APRESIASI PERBAIKAN DRAINASE ATAU SALURAN AIR

MERAUKE, ARAFURA–   Komisi IV DPR Papua Selatan melalui Wakil Ketua Komisi IV Robertus Maximus Sumaghai, SH didampingi anggota Fauzan Kurniawan, Ferdinandus Bitikaka, Saparudin dan Hasriadi melakukan tinjau langsung pada beberapa titik proyek pembangunan saluran air atau drainase.

Tinjauan langsung Komisi IV DPR Papua Selatan untuk melihat hasil proyek perbaikan saluran air atau drainase terutama pada wilayah-wilayah rawan banjir di seputaran Kota Merauke. Apalagi dengan curah hujan yang tinggi ditambah air pasang laut (Rob) maka saluran air atau drainase yang baik sangat dibutuhkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Selatan Robert Sunaghai di sela-sela tinjauan pada saluran air di  Jalan Pendidikan Merauke  mengatakan pihaknya menaruh apresiasi terhadap pemerintah daerah melaluu dinas PUPR yang sudah melakukan pekerjaan normalisasi saluran air atau drainase.

Harapannya program normalisasi saluran air atau drainase dapat dilanjutkan tiap tahun. Terutama pada titik-titik lokasi rawan banjir.

Sementara itu anggota Komisi IV DPR Papua Selatan Ferdinandus Bitikaka menambahkan bahwa fungsi-fungsi lahan yang semula belum ada bangunan kini telah banyak di bangun. Akibatnya masyarakat kini membutuhkan saluran-saluran air untuk membuang limbah rumah tangga.

Dikatakan juga bahwa sebagai wakil rakyat, maka dewan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang menyangkut kehidupan masyarakat seperti Balai Rawa, Dinas PUPR provinsi bahkan kabupaten.

Koordinasi terus dilakukan kami sebagai dewan kepada instansi teknis untuk ada jalan sulosi bagi masyarakat, “ujar Ferdinandus menambabkanmenambabkan.

Kembali diharapkan dengan adanya perbaikan saluran air maka masyarakat diminta peduli menjaga kebersihan lingkungan. Penanganan sampai harus dilakukan secara baik sehingga tidak sampai membuat tersumbatnya saluran-saluran air akibat sampah.

Komisi IV DPR Papua Selatan juga terus melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap mitra kerja yakni instansi teknis. Sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa tepat sasaran dan tepat mamfaat bagi masyarakat bukan hanya di perkotaan saja namun di seluruh wilayah Papua Selatan. ***

Laporan : Felix