MERAUKE, ARAFURA, -Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI beserta Wakil Mendagri, Jhon Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Kamis (30/5) terkait monitoring perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan, bertempat di KTM Salor Distrik Kurik. Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh jajaran Pemprov Papua Selatan, juga dihadiri oleh jajaran tingkat kabupaten, tokoh masyarakat, unsur Muspida, tokoh agama, tokoh adat, MRP dan pihak-pihak terkait lainnya.
Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa point penting, di antaranya terkait dengan infrastruktur pemerintahan. Adapun yang dipersiapkan terdiri dari sarana perkantoran meliputi kantor gubernur, DPRP dan MRP dimana pembangunan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR serta pembangunan rumah susun dan rumah khusus oleh Direktorat Jenderal Perumahan PUPR.
Terkait dengan kesiapan Provinsi Papua Selatan sudah dinyatakan lengkap, baik untuk sertifikat tanah, Amdal, master plane dan sebagainya. Menyinggung sarana prasarana pendukung jalan untuk akses menuju lokasi pusat pemerintahan di KTM Salor terdiri tiga bagian meliputi ruas jalan provinsi, kabupaten dan nasional. Adapun ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kewenangan provinsi sudah dibangun selama tahun 2023 lalu dan akan dilanjutkan tahun ini.
Ruas jalan yang menjadi tanggung jawab nasional juga sudah dilakukan. “Dijadwalkan pada 4 Juni nanti Bapak Wapres akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor gubernur, kantor MRP dan DPRP di tempat ini, ” terang Apolo. Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan, sebelum ke Merauke pihaknya telah melakukan monitoring di Sorong, Nabire dan Wamena.
Ia memberi beberapa catatan untuk ditindak lanjuti oleh Pemprov Papua Selatan ke depan dan di akhir kunjungan pihaknya ke Kabupaten Merauke nantinya akan menjadi evaluasi menyeluruh untuk empat provinsi baru. Ia menegaskan bahwa proses pemekaran bukan perkara mudah namun pemekaran ini penting bagi tanah Papua.
Diharapkan pembangunan dan kemajuan di tanah Papua bisa cepat dilakukan dan menjadi tanggung jawab pihaknya menjaga seluruh wilayah NKRI supaya sama dari sisi kemajuan dan sama dalam komitmen kebangsaan.(iis)
