MERAUKE, – ARAFURA, – Gubernur Provinsi Papua Selatan Dr. It. Apolo Safanpo, SY, MT menjelaskan masalah pemalangan yang terjadi di Kampung Nakias Distrik Ngguti Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang masih terjadi.
Dikatakan, persoalan di Kampung Nakias sudah lama disampaikan melalui kepala kampung dan masyarakat adat Kampung Nakias dimana telah bertemu dirinya di Kantor Gubernur memberi undangan adat dengan cara mengikat tali di tangan.
Hal itu dilakukan agar gubernur dapat hadir langsung di kampung dan melihat masalah yang dibicarakan. Menyikapi hal itu pada Tanggal 30 Agustus 2025 Forkopimda Provinsi Papua Selatan secara lengkap termasuk Bupati Kabupaten Merauke dan Forkopimda Kabupaten Merauke juga berkunjung ke Kampung Nakias.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Kampung Nakias dan tokoh adat menyampaikan ada alat berat yang memasuki wilayah adat Nakias tanpa meminta ijin ataupun sosialisasi. Maka masyarakat adat melakukan pemalangan dan meminta pemerintah membayar denda adat.
Namun dikarenakan pemerintah saat itu belum memiliki anggaran dan mengusulkan untuk dimasukkan dalam anggaran perubahan 2025.
Akan tetapi Tanggal 5 Desember 2025, kepala Kampung Nakias kembali bertemu dirinya dan meminta gubernur untuk segera selesaikan denda adat dikarenakan, palang masih terjadi. Dan setelah menyelesaikan admnistrasi maka Tanggal 9 Desember 2025 pihaknya ke Kampung Nakias untuk menyelesaikan apa yang diminta masyarakat.
‘Pertemuan di Balai Kampung dihadiri enam marga yang memiliki hak ulayat. Maka denda adat kita selesaikan waktu itu sesuai tuntutan masyarakat adat. Dialog berjalan baik dan ada penandatanganan berita acara dan kwitansi, “jelas Gubernur Apolo saat diwawancarai di Swiss_belHotel Merauke, Rabu 10 Desember 2025.
Dikatakan Gubernur, kini ada beredar video penolakan dari salah satu marga di kampung itu. Maka menurutnya hal tersebut merupakan masalah internal dalam keluarga tersebut. Sedangkan keluarga-keluarga lainnya tidak mempersoalkan.
“Kami hadir kesana atas undangan masyarakat adat. Bukan permintaan kami pemerintah, sehingga ini perlu saya klarifikasi. Dan saya harap untuk penyebar video jangan menyebar informasi sepotong potong sebab bisa menimbulkan interpretasi yang salah , ” Ujar Gubernur.
Untuk diketahui atas permintaan masyarakat adat, maka tiap keluarga diberikan pembayaran 500 juta atau kurang lebih tiga milyar. Dan gubernur juga sudah melaporkan perihal tersebut ke Mentri Pertanian RI untuk diketahui. **
Laporan : Felix
